TNI Diminta Segera Keluar Dari Puncak Jaya

Six News and Sport --- Komisi Nasional Hak Manusia Papua di Jayapura dengan tegas meminta kepada Tentara Nasional Indonesia agar segera keluar dari daerah Puncak Jaya, Papua.

“Kami sudah membentuk tim untuk menginvetigasi lebih lanjut kasus video kekerasan yang diduga dilakukan oknum TNI terhadap warga di Tingginambut, Puncak Jaya. Papua,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib, di Jayapura, Kamis (28/10).

Ia menambahkan akan tetapi tim ini tidak akan memasuki kawasan tersebut jika aparat keaman belum menarik pasukannya.

“Kami tidak akan turun ke Puncak Jaya kalau pasukan belum ditarik,” tegasnya.


Pihaknya meminta TNI dan polisi agar segera berupaya menarik mundur pasukan yang ditempatkan diwilayah tersebut.

“Minimal daerah ini disteril betul dari aparat keamanan dulu.” Nilainya.

Proses pengusulan penarikan sedang diusulkan ke panglima TNI, katanya, namun masih menungggu jawabannya.

Menurutnya, apabila pasukan sudah ditarik maka tim yang telah dibetuk komnas HAM akan memasuki lokasi Puncak Jaya.

“Tim yang dibentuk Komnas HAM Papua terdiri dari 8 orang. Tim ini ketuai oleh wakil ketua Komnas HAM Pusat, di Jakarta, Adi Prasetyo,” jelasnya.

Sementara itu, Aktivis Papua, Benyamin Gurik, menyatakan bahwa aktivis Papua menyatakan bahwa Bupati Kabupaten Puncak Jaya, harus bertangggungjawab atas kasus yang sudah terjadi di wilayah pemerintahannya.

“Terkesan Bupati Puncak Jaya tidak tanggung jawab, termasuk Gubernur Papua,” tandasnya.

Dirinya meminta pemerintah segera ambil tindakan untuk atasi masalah Puncak Jaya, yakni kasus video penyiksaan di Tingginambut yang dilakukan aparat keamanan,” tuturnya.

video yang menggambarkan kekerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan aparat TNI terhadap sejumlah orang Papua, telah beredar di situs web YouTube. (JUBI)