Wasior Hancur Akibat Kelalaian Pemerintah

Six News and Sport --- Bencana alam yang terjadi di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, adalah akibat kelalaian pemerintah dalam menjaga kondisi alam di wilayah tersebut serta pengaruh pembabatan hutan yang berlebihan oleh perusahaan-perusahaan kayu.

Hal tersebut disampaikan Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif Forum Kerja LSM Papua, dalam jumpa pers di kantor Foker LSM Papua di Waena, Rabu (13/10) kemarin.

”Pemerintah telah lalai dan lamban dalam penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Teluk Wondama, terutama bantuan medis kepada korban yang mendapatkan perawatan di rumah sakit-rumah sakit di kota terdekat,” ujar Septer Manufandu.

Data BASARNAS per 13 Oktober 2010 melaporkan 150 orang meninggal dunia dan 123 hilang dalam peristiwa banjir di Wasior. Luka berat 188 orang, luka ringan 665 dan penduduk yang mengungsi 4.625 orang.

Menurutnya, banjir terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak beraturan, "dan terindikasi mengeruk keuntungan tanpa memperhitungkan keberadaan hutan, pengelolaan hutan, kepemilikan lahan, dan kerusakan lingkungan," ujarnya.

Manufandu menambahkan, Kabupaten Teluk Wondama memiliki dua Kawasan Pelestarian Alam, yaitu Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih (TNLTC) dengan luas kawasan 1.453.500 Ha, dan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy (CAPW) seluas 73, 033 Ha. Kedua kawasan pelestarian alam memiliki keanekaragaman alam hayati. Pengelolaan kedua kawasan dilakukan berdasarkan asas perlindungan system penyangga.

”Penetapan Pegunungan Wondiboy sebagai cagar alam menurut Ronald G. Petocz didasarkan oleh rekomendasi bahwa struktur tanah di kawasan tersebut yang labil sehingga dapat dengan mudah mengalami longsor dan mengganggu kehidupan ekosistem di sekitarnya yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi,” sambungnya.

Akan tetapi, kata dia, pengeroposan terhadap kawasan penyangga dari CAPW semakin meningkat setelah Teluk Wondama dimekarkan menjadi kabupaten. Pembangunan kabupaten Teluk Wondama berdampak pada perluasan ke dalam kawasan penyangga.

”Salah satu contoh adalah kawasan penyangga berupa hutan karet di dekat kota Wasior, dipinggir DAS Anggris dibabat dan dijadikan kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran, sedangkan kebutuhan akan kayu untuk pembangunan Kabupaten Teluk Wondama tidak didapatkan dari perusahaan HPH yang beroperasi,” ucapnya.

Berkaitan dengan bencana banjir, pihaknya mendesak kepada pemerintah untuk memberikan akses kepada semua pihak, termasuk organisasi dan lembaga-lembaga kemanusiaan di tingkat internasional untuk dapat ikut membantu, termasuk terhadap pengungsi yang berada di Kota Manokwari dan Nabire. (JUBI.com)