SKPHP: Usut Penculikan dan Penembakan di Papua

Six News and Sport --- Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP) meminta pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut sejumlah kasus penghilangan paksa dan penembakan warga sipil di Papua selama 10 tahun terakhir.

Koordinator SKPHP, Peneas Lokbere, mengatakan kasus tewasnya warga sipil mulai tahun 2000 hingga 2009 seperti diabaikan oleh kepolisian. “Kita lihat masih banyak kasus yang tidak diusut. Kita minta format baru, harus ada tim independen yang menanganinya.”

SKPHP juga meminta pemerintah lebih memperhatikan narapidana dan tahanan politik di Papua. “Mereka tidak berbuat salah. Hanya perbedaan ideologi yang membuat mereka dipenjara. Jadi, harus ada perhatian khusus bagi mereka,” kata Peneas Lokbere, Minggu (12/9) malam.

Menurut Peneas, kasus penembakan warga dan penangkapan aktivis Papua masih terus terjadi. SKPHP mendesak dunia internasional memediasi penyelesaian kasus yang menimpa orang asli Papua. “Peluang itu masih bisa terjadi. Kita tidak tahu kapan, tapi saya yakin, dengan pergerakan orang Papua saat ini, penembakan dan penangkapan tidak akan hilang.”

SKPHP juga menyayangkan tindakan aparat negara yang kerap brutal terhadap orang Papua. “Kita tidak salah. Hanya ingin mengambil kembali hak kami. Kenapa kami selalu dituduh yang bukan-bukan?” kata Peneas.

Kasus penembakan warga yang hingga kini masih terkatung antara lain penembakan Opinus Tabuni di Lapangan Sinapuk, Wamena, saat peringatan Hari Bangsa Pribumi Sedunia, Agustus 2008. Opinus, kelahiran Irulik, 19 Agustus 1959, adalah warga sipil di Wamena. Suami dari Simonara Komba itu tewas di samping Forkorus Yoboisembut, Ketua Dewan Adat Papua.

Sebelumnya Jaringan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua mendesak Kapolda Papua FX Bagus Ekodanto mengungkap penembakan Opinus Tabuni. Namun, hingga kini belum ada tindakan serius. (VHRmedia)