Aliansi Kebangsaan Tuding MUI Biang Konflik Agama

Six News and Sport --- Aliansi Kebangsaan untuk Kerukunan Umat Beragama (Akur) menuding Majelis Ulama Indonesia kerap memprovokasi konflik agama. Pernyataan atau fatwa MUI soal perbedaan agama sering memperkeruh suasana.

Hal itu diungkapkan Ketua Akur, Asep Hadian Permana, menanggapi kasus penutupan rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan di Rancaekek, Bandung, Minggu (12/12). Menurut dia, MUI seharusnya mencegah terjadinya kekerasan terhadap jemaat HKBP oleh ormas Islam.

Asep menilai Majelis Ulama Indonesia terlalu banyak ikut campur tangan dalam menentukan aturan keagamaan. Padahal, posisi MUI dalam pemerintahan tidak jelas.

”MUI bukan Departemen Agama atau bagian dari struktur pemerintahan. Mereka hanya semacam ormas, tapi kenapa dibiayai oleh APBN? Dana APBN diambil dari seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya orang Islam,” kata Asep.

Menurut Asep, pemerintah mengeluarkan dana Rp 170 miliar per tahun untuk membiayai MUI. Dia meminta pemerintah membubarkan MUI. ”Contohnya fatwa MUI yang mengharamkan Ahmadiyah. Itu memicu tindakan kekerasan masyarakat terhadap Ahmadiyah,” katanya. (VHRmedia)